OMPI TV - PKB bakal meminta penjelasan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengenai usulan biaya haji tahun 2023 yang menyentuh diangka Rp. 69 Juta. Gus Yaqut yang merupakan kader PKB, diminta menjelaskan kepada partai dan juga warga Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan basis massanya.
"Otomoatis itu hal yang biasa kok. Kita akan (panggil), apalagi itu kan menjadi aspirasi juga pasti warga NU kan. Tidak hanya warga NU lah seluruh umat yang berkepentingan untuk umrah itu menjadi perhatian besar dari PKB," ujar Ketua DPP PKB Daniel Johan kepada wartawan dikutip Sabtu (21/1/2023).
PKB meminta agar biaya haji tersebut dipertimbangkan lagi. Angkanya jangan hingga membuat sulit umat muslim dalam negeri yang akan menunaikan haji. Terlebih perekonomian masyarakat sedang sulit.
"Jangan hingga memberatkan umat, terlebih di tengah kondisi yang sulit. Artinya, pendapatan berkurang selama pandemi dan lain-lain. Jadi betul-betul harus diperhatikan," ujar Daniel
Sebelumnya, Kementerian Agama mengusulkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau BIPIH 1444 H/2023 M sebesar Rp. 69.193.733,60. Jumlah ini adalah 70% dari usulan rata-rata BPIH yang mencapai hingga Rp. 98.893.909,11.
"Komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah haji kami menjelaskan dengan menggunakan asumsi dasar ini. Pemerintah mengusulkan biaya rata-rata besaran bipih tahun 2023 sebesar 69.193.733,60 sen rupiah," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 Januari 2023.
Komisi VIII DPR akan membahas lebih lanjut usulan biaya perjalanan haji dalam Panitia Kerja (Panja).
Kementerian Agama sebelumnya mengusulkan untuk biaya perjalanan haji tahun 2023 sebesar Rp69.193.733,60 per jemaah.
"Sebetulnya, rapat kerja kemarin hanya penyampaian usulan dari Kementerian Agama RI terkait dengan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2023. Tentu kami akan bahas secara rinci dalam Panja BPIH dalam rapat-rapat Panja selanjutnya," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily dalam keterangannya, Jumat, 20 Januari 2023.
Pada rapat Panja, DPR bakal memastikan lagi rincian biaya penyelenggaraan haji 2023. Ace menyebutkan, Komisi VIII bakal meminta ada efisiensi.
"Kami akan memastikan beberapa nilai kontrak pemondokan, konsumsi, transportasi udara dan beberapa hal lainnya. Adakah yang bisa dilakukan efisiensi, apakah nilai yang dicantumkan rasional atau tidak, dan yang lainnya," ujar Ace
.png "Channel Youtube Mas Ifan TV")