Berita, PanditBola.com - peta politik nasional masih sangat dinamis. Gerindra yang sebelumnya mendukung calon presiden Prabowo-out sekarang kemungkinan untuk bergabung saingan dalam koalisi Joko Widodo.
Itu menegaskan Gerindra persoalan khusus pembicaraan dengan Istana portofolio kabinet. Jadi, jika Gerindra bergabung, otomatis hanya PKS, yang tegas di jalan oposisi.
Wakil Ketua Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, Gerindra tidak menargetkan posisi tertentu dalam menteri kabinet tahun 2019 - 2024. Meskipun, dia mengakui Gerindra telah mengadakan pembicaraan lebih portofolio kabinet dengan Istana.
"Kami tidak menargetkan posisi di posisi tertentu. Ketika kami menawarkan untuk membantu pemerintah, kami juga menawarkan konsep kepada pemerintah," kata. Dasco saat dikonfirmasi di Parlemen Indonesia Complex, Jakarta, Selasa (8/10).
Gerindra dikaitkan dengan posisi menteri pertanian dan menteri pertahanan. Namun Dasco tidak membenarkan isu tersebut. Menurut dia, hanya mengusulkan konsep Pemerintah Gerindra Joko Widodo. Konsep ini berkaitan dengan ketahanan pangan, energi, keamanan dan ekonomi.
"Sekarang ketika pemerintah setuju, yang disetujui, bidang apapun, jika Anda telah menemukan bidang baru kita berbicara orang. Nah sehingga dari awal bor ini, pikir deh enggak," kata Wakil Ketua DPR perwakilan itu.
Gerindra berita mendapat posisi menteri naik pascakeputusan Prabowo yang mengalah memberikan kursi Majelis Bambang Soesatyo dari Golkar. Bahkan, sejak awal Gerindra mengincar posisi sebagai bagian dari proses rekonsiliasi. Prabowo mengalah setelah melakukan komunikasi dengan ketumbar PDIP Megawati Soekarnoputri.
Menurut Dasco, sikap penentuan tentang apakah atau tidak untuk bergabung dengan mereka dalam kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan dibahas dalam rapat kerja nasional (Rakernas). Rencananya, acara tersebut akan digelar dalam waktu dekat. "Untuk berbicara memasuki atau tidak di kabinet, juga Gerindra akan memutuskan dalam Lokakarya Nasional," kata Wakil Ketua Gerindra, Sufmi Dasco.
Wakil Ketua (Waketum) Gerindra Fadli Zon merespon wacana Gerindra masuknya kader ke dalam komposisi menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf. Dia mengatakan belum ada diskusi formal tentang hal itu.
Dia mengatakan keputusan untuk bergabung dengan pemerintah koalisi adalah otoritas ketumbar Gerindra Prabowo. Hingga saat ini, katanya Prabowo belum memutuskan secara resmi bergabung dengan Koalisi Kerja (KIK) Indonesia. "Belum ada pembicaraan formal untuk Gerindra tentang hal itu dan kita harus mengatakan bahwa keputusan di tangan koalisi atau oposisi Prabowo," ujarnya saat diwawancarai di Universitas Nasional, Selasa (8/10).
Sementara itu, pemerintah partai koalisi Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo Gerindra tentang isu masuknya portofolio kabinet. Partai koalisi kabinet menganggap hak prerogatif Jokowi.
"Kan adalah presiden dari perselingkuhan, jika ingin menteri urusan presiden," kata Ketua PDIP Bambang Wuryanto saat dikonfirmasi di Parlemen Indonesia Complex, Jakarta, Selasa (8/10).
Bambang mengatakan, PDIP sebagai pemenang Pemilu menyerah pada Jokowi tentang menteri jatah. kader PDIP yang diusulkan di tangan Ketua Megawati Soekarnoputri.
Bambang mengisyaratkan, PDIP hampir pasti mendapatkan kursi menteri paling banyak. "Jika, tidak mengatakan dengan pasti tahu, kami wong pemenang pemilu itu benar-benar. Jika kebanyakan Menteri misalkan diberikan 8 kader menteri PDIP kami juga tidak ada," canda pria yang sering disebut Bambang cangkul itu.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Johnny G Lempeng Partai Nasdem juga menegaskan, nomenklatur dan anggota kabinet menjadi hak prerogatif presiden harus dihormati. Dia juga meminta agar isu pembagian menteri dihembuskan tidak pandang bulu, termasuk soal masuknya Gerindra ke kabinet.
Semoga oposisi
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengaku tidak ada masalah dengan
.png "Channel Youtube Mas Ifan TV")